Imigrasi untuk Rakyat, Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT Perkuat Supervisi Anggaran dan Kesiapan Operasional Kantor Imigrasi Di Flores
Kupang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (Kanwil Ditjen Imigrasi NTT) melaksanakan rapat supervisi secara daring melalui Zoom bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, (Kamis/3/9).
Rapat ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Ditjen Imigrasi NTT dalam memastikan kebutuhan masing-masing satuan kerja terinventarisasi secara menyeluruh serta dapat menjadi dasar dalam penyusunan pengajuan anggaran dan kebutuhan sarana prasarana.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, dalam arahan penguatannya menekankan pentingnya setiap satuan kerja melakukan inventarisasi kebutuhan secara lebih detail. Menurutnya, pendataan yang komprehensif diperlukan agar kebutuhan prioritas di masing-masing satker dapat disampaikan secara tepat dalam pengajuan berikutnya.
“Harapan kita masing-masing satker betul-betul menginventarisasi kebutuhan secara keseluruhan dan lebih detail untuk pengajuan. Semua kebutuhan harus dipersiapkan dengan baik sehingga apa yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Saroha.
Selain penguatan terkait perencanaan kebutuhan, Saroha juga meminta agar persiapan sumber daya manusia menjadi perhatian, khususnya berkaitan dengan rencana pembentukan kantor imigrasi baru di wilayah Flores Timur dan Ngada-Bajawa. Kesiapan SDM dinilai menjadi salah satu aspek penting agar pembentukan satuan kerja baru dapat didukung secara optimal sejak awal.
Dalam rapat tersebut, perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan fasilitas penunjang pascabencana. Saroha meminta agar sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tanggap bencana turut didata dan menjadi bagian dari kebutuhan prioritas yang disiapkan oleh masing-masing satker.
“Fasilitas penunjang pascabencana juga harus menjadi perhatian. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka tanggap bencana perlu didata secara keseluruhan, sehingga dapat dipersiapkan dan diajukan sesuai kebutuhan,” lanjutnya.
Pembahasan turut mencakup rencana pemanfaatan aset berupa tanah yang akan dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada jajaran Imigrasi. Saroha menekankan agar status aset tersebut dipastikan clear and clean, sehingga proses pemanfaatan dan perubahan peruntukannya dapat berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, rapat membahas rencana revitalisasi gedung eks Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kebutuhan fasilitas pada gedung tersebut diminta untuk didata secara menyeluruh sebagai bahan penyusunan pengajuan, termasuk kebutuhan sarana pendukung yang diperlukan agar bangunan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Seluruh hasil inventarisasi dan pendataan kebutuhan dari masing-masing satuan kerja selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan pengajuan yang akan dibahas pada rapat lanjutan di Bogor dan Jakarta.
Melalui supervisi ini, Kanwil Ditjen Imigrasi NTT terus mendorong agar setiap kebutuhan satuan kerja disusun secara terukur, detail, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
