Cover Pengarahan Karo Renkeu pada Kanwil Ditjen Imigrasi NTT

Kanwil Ditjen Imigrasi NTT Perkuat Pengelolaan Anggaran, Optimalkan PNBP untuk Kinerja Akuntabel

KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (Kanwil Ditjenim NTT) menggelar kegiatan pendampingan dan penguatan terkait penyusunan serta pengelolaan anggaran bagi seluruh Satuan Kerja (Satker) Imigrasi di wilayah NTT yang berlangsung secara daring, kegiatan ini dibuka resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Bapak Arvin Gumilang dan menghadirkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementeririan Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Bapak Ibnu Ismoyo, sebagai narasumber utama untuk memberikan penguatan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan, Kamis (16/04).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang , Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua , Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere , Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo , serta Rumah Detensi Imigrasi Kupang , beserta para pemangku tugas fungsi fasilitatif lainnya. Melalui penguatan ini, diharapkan tata kelola anggaran di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT semakin efektif dan akuntabel.
Kanwil Ditjen Imigrasi NTT Mengikuti Pengarahan Karo Renkeu
Dalam sambutannya, Arvin menekankan pentingnya sinergi dan pemahaman mendalam mengenai strategi pelaksanaan anggaran agar tetap akuntabel di tengah dinamika efisiensi. Beliau secara khusus memberikan kesempatan kepada setiap satuan kerja untuk membuka forum diskusi dan tanya jawab guna mempertajam pengetahuan serta memperkuat pemahaman terkait permasalahan anggaran yang dihadapi di lapangan.

“Saya harapkan para Kepala Satuan Kerja (Satker)migrasi di wilayah NTT beserta pemangku tugas dan fungsi fasilitatif, serta perwakilan dari setiap Subseksi dapat memanfaatkan momen ini untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Ibnu Ismoyo. Setiap satker diberi kesempatan bertanya untuk memperjelas strategi anggaran sehingga kinerja kita tetap transparan dan sesuai ketentuan,” ujar Bapak Arvin Gumilang saat membuka acara.

Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT dalam Pengarahan Karo Renkeu

Senada dengan Kakanwil NTT, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenimipas, Ibnu Ismoyo, memaparkan adanya implikasi penajaman anggaran Rupiah Murni (RM) secara nasional. Namun, ia menekankan agar jajaran imigrasi di NTT bersyukur karena memiliki potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat strategis. “Fokus kita adalah memanfaatkan dana PNBP ini sebaik-baiknya. Evaluasi menunjukkan penyerapan anggaran masih perlu ditingkatkan. Kami menghimbau jajaran di NTT untuk segera merealisasikan anggaran yang telah diberikan agar posisi keuangan tetap aman,” tegas Ibnu. Ia juga mendorong satker untuk mempersiapkan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) berbasis kebutuhan (proposal) dari PNBP pada bulan Mei dan Juni mendatang.

Untuk jangka pendek, Satker di bawah naungan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT diminta segera mempersiapkan usulan ABT PNBP yang dijadwalkan pada Juni 2026. Proses penyusunan proposal berbasis kebutuhan ini ditargetkan rampung pada periode April hingga Mei ini. Namun, Ismoyo memberikan catatan khusus terkait proyek fisik; untuk usulan di pertengahan tahun, hanya renovasi ringan dengan durasi pengerjaan maksimal empat bulan yang akan disetujui. Sedangkan proyek konstruksi yang bersifat kompleks atau berskala besar akan dialokasikan masuk ke dalam siklus penganggaran tahun 2027.
Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT dan Kakanim Kupang
Langkah strategis lainnya yang menjadi sorotan adalah modernisasi pos-pos imigrasi di wilayah NTT, terutama di titik-titik krusial seperti Atambua dan Kupang. Ismoyo mendorong agar pos-pos perbatasan tersebut tidak lagi sekadar menjadi titik perlintasan konvensional, melainkan bertransformasi menjadi unit layanan dan pengawasan yang mumpuni dengan dukungan teknologi terkini.

“Kita harus mengubah strategi. Modernisasi ini penting agar fungsi pengawasan dan pelayanan keimigrasian di garda terdepan dapat berjalan optimal,” ujar Ismoyo dalam kegiatan pendampingan anggaran secara virtual tersebut.

Selain modernisasi bangunan, prioritas pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) juga akan difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pos-pos baru. Hal ini mencakup kebutuhan fasilitas perkantoran hingga penyediaan tempat tinggal atau rumah dinas bagi pegawai. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kesejahteraan dan kesiapan personel yang bertugas di wilayah pelosok maupun perbatasan, sehingga standar pelayanan publik tetap terjaga meski berada jauh dari pusat kota.

Menutup rangkaian kegiatan, Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT, Arvin Gumilang menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan perencanaan agar tepat sasaran dan mendukung visi modernisasi kementerian. “Optimalkan setiap rupiah dari PNBP untuk menunjang performa organisasi. Dengan perencanaan yang matang dan penguatan strategi menuju 2027, kita pastikan setiap Satker Imigrasi di NTT mampu memberikan pelayanan berkelas dunia dan pengawasan kedaulatan negara yang lebih mumpuni,” pungkas Arvin.

Artikel Serupa